1. PENGERTIAN DEMOKRASI
A. Demokrasi secara Etimologi
Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, dari kata demos dan cratos/cratein. Demos yaitu rakyat dan cratos/cratein yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
B. Demokrasi secara Terminologis
1. Menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people by the people and for the people)
2. Menurut International commission of jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerinyahan dimana hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil dalam proses pemilu yang LUBEJURDIL.

UNSUR UNSUR DEMOKRASI
a. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam keidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Adanya pengakuan akan supermasi hukum/kedaulatan.
c. Adanya kebebasan : • kebebasan berekspresi
• kebebasan berorganisasi
• kebebasan beragama
• kebebasan berkeyakinan
• kebebasan menggugat pemerintah
• kebebasan untuk dipilih dan memilih
• kebebasan mengurus nasibnya sendiri
d. Adanya pengakuan supremasi militer dan sipil

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEMOKRASI
a. Landasan idiel
b. Landasan konstitusional
-pembukaan UUD 1945 alenia 4
-batang tubuh UUD 1945 :  pasal 1 ayat 2 (kedaulatan berada di tangan rakyat
Yang terpilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
Lanjut dengan UU)
 Pasal 2 ayat 1 (MPR terdiri dari anggota DPR dan DPRD yang terpilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU)
 Pasal 22E ayat 1 (pemilu dilaksanakan secara LUBERJURDIL setiap lima tahun sekali)
 Ayat 2 (pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,DPRD,presiden dan Wakil Presiden, dan DPD)
 Ayat 3 (peserta pemilu untuk memilih anggota DPRdan DPRD adalah partai politik)
 Ayat 4 (pemilu memilih anggota DPR adlah perorangan, nasional,tetap,dan mandiri)
 Ayat 6 (ketentuan lebi lanjut tentang pemilu diatur dengan UU)

3. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
A. Pada zaman purba
        Manusia purba hidupnya menggantungkan alam sehingga hidupnya berpindahpindah, disaat         malam hari mereka berkumpul di alam terbuka sambil menyalakan api unggun dan                           berdiskusi tentang tempat buruan esok harinya

B. Pada zaman Yunani Kuno
        Kemungkinan besar waga Athena yang pertama kai mencetuskan adanya kata democration/         demokrasi, warganya dilibatkan secara langsung untuk menggambarkan system                               pemerintahan.
Penyebab demokrasi di Yunani Kuno bisa dilaksanakan secara langsung :
a. Wilayahnya masih sempit (negara polis)
b. Penduduknya masih sedikit
c. Kebutuhan masyarakat tidak sebanyak saat ini
d. Permasalahan kenegaraan tidak serumit saat ini

C. Pada zaman Romawi
        Demokrasi yang dianut pada zaman romawi ini adalah demokrasi Republik. Berasal dari kata         res artinya kejadian dan publicus artinya publik. Jadi republik adalah sesuatu yang menjadi           milik rakyat.
Penyebab pelaksanaan demokrasi mengalami kemunduran :
a. Praktek tirani : kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang dalam suatu
                                  Negara dipimpin ratu/raja dengan kehendak hatinya.
b. Praktek oigarki : negara yang dipimpin oleh beberapa orang/kelompok tertetu
c. Praktek diktator : pemerintah dalam menjalankan tugas kepemerintahan tanpa
                                  Batas

D. Pelaksanaan demokrasi di Negara Inggris
        Demokrasi di Negara Inggris ditanai munculnya Magna Charta 1215

PRINSIP DEMOKRASI :
1. Pemerintah berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang LUBERJURDIL
3. Jaminan HAM
4. Persamaan didepan hokum
5. Peradilan yang bebas tidak memihak
6. Kebebasan berserikat/berorganisasi dalam mengeluarkan pendapat
7. Kebebasan pers/media massa
MACAM-MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
1. Dilihat dari penyalurannya
a. Demokrasi langsung
Demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya untuk menentukan kebijakan kepemerintahan.
b. Demokrasi tak langsung
Demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan dalam menentukan kebijakan kepemerintahan.

2. Dilihat dai bentuknya :
a. Demokrasi dengan sistem parlementer
Artinya Ada hubungan erat antara badan eksekutif/ pemerintah dengan badan legislatif (DPR).
Tugas kekuasaan eksekutif diserahkan kepada cabinet/dewan menteri bertanggung jawab segala kebijakan pemerintahannya kepada parlemen/badan perwakilan.
Kelebihan sistem presidensial :
Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas kepemerintahannya.
Kelemahan system presidensial :
Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, terancam penghetian di tengahjalan, karena adanya moosi tidak percaya dari BPR (Badan Perwakilan Rakyat) sehingga terjadi krisis cabinet. Akibatnya pemerintah tidak dapat menyelesaikan program yang telah disusun.

b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
Artinya hubungan badan eksekutif dengan badan legislatif tidak ada, prinsipnya kedua badan tersebut bebas satu sama lain.
Susunan badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu seorang wakil presiden dan para menteri menterinya. Menteri-menteri bertugas memimpin Departemen pemerintahan. System ini disebut system pemerintahan presidensial.
Kelebihan sistem presidensial :
Pemerintahan stabil, karena presiden tidak dapat diruntuhkan/dibubarkan oleh BPR, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya  dengan baik.
Kelemahan sistem presidensial :
Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan ditangan presiden serta lemahnya pengawasan rakyat.

c. Demokrasi dengan sistem referendum
Artinya badan legislative berada dalam pengawasan rakyat, artinya dalampemunguan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legilatif.
Kelompok referendum :
1. Referendum obligatoire/referendum wajib
Yaitu referendum yang menentukan berlakunya suatu UU atau peraturan
2. Referendum fakultatif/ referendum tidak wajib
Yaitu referendum yang menentukan apakah suatu UU yang sedang berlaku dapat terus digunakan/tidak perlu atau perlu ada tidaknya perubahan.

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Demokrasi liberal dilaksanakan 27 desember 1945 s/d 17 agustus 1950
1. Demokrasi liberal pemerintahannya menggunakan system parlementer
2. Menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen/BPR
3. Kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara
4. Kepala negara dipegang oleh perdana menteri
5. Tanggung jawab pemerintah ada ditangan cabinet yang dipimpin oleh perdana menteri
6. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang harus menetapkan cabinet presidensial

B. demokrasi terpimpin dilaksanakan 5 juli 1959 s/d tahun 1965
1. Demokrasi terpimpin pemerintahannya menggunakan system presidensial
2. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden
3. Keduudkan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan
4. Pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara
5. Presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Masa jabatan ditentukan dengan waktu tertentu
7. Kekuasaan pemerintah terpusat pada satu orang yaitu presiden

C. Demokrasi pancasila dilaksanakan tahun 1966 s/d sekarang
1. Demokrasi pancasila yaitu kedaulatan rakyat/demokrasi yang dilaksanakn menurut hikmat             kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat
2. Demokrasi pancasila yaitu kedaulata rakyat/kedaulata rakyat demokrasi yang berKetuhanan         Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan, yang membina persatuan dan kesatuan, dan                 bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat/demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai           dalam bidang politik,ekonomi, dan sosial.
4. Demokrasi pancasila mengajarkan prinsip-prinsip, yaitu :
        a. Persamaan
        b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
        c. Kebebasan yang bertanggung jawab
        d. Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat
        e. Bermusyawarah
f. Keadilan sosial
g. Kekeluargaan dan persatuan nasional
h. Cita-cita nasional

CIRI CIRI DEMOKRASI PANCASILA
1. Berdasarkan kekeluargaan
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilandasi itikat baik
3. Menghormati pendapat, member kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan                       pendapat.
4. Tidak mengenal oposisi
5. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
6. Bila musyawarah tidak tercapai dilaksanakan voting/suara terbanyak
7. Hasil voting harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.